CYBERNEWSIND. COM || JOMBANG – Upaya peningkatan kualitas infrastruktur jalan daerah di Kabupaten Jombang patut diapresiasi, namun juga perlu dilihat dengan kacamata kritis. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang baru saja melaksanakan pemeliharaan berkala ruas jalan Bandung–Grogol pada Rabu (25/2/2026).
Sepanjang kurang lebih 500 meter, pelapisan ulang permukaan jalan telah dituntaskan dan diklaim mengembalikan kondisi jalan menjadi mantap sesuai standar pelayanan.
Secara teknis, pelapisan ulang atau overlay memang menjadi salah satu metode efektif untuk memperpanjang usia layanan jalan. Retakan kecil, permukaan aus, hingga gelombang ringan bisa segera ditangani sebelum berkembang menjadi lubang besar yang membahayakan pengguna. Dari sisi manajemen infrastruktur, langkah ini masuk kategori pemeliharaan preventif—lebih hemat dibanding membiarkan kerusakan menumpuk lalu melakukan rekonstruksi total.
Namun, sebagai warga sekaligus pengamat pembangunan daerah, saya melihat persoalan jalan bukan hanya soal tambal dan lapis ulang. Jalan Bandung–Grogol memang penting bagi mobilitas warga, terutama untuk aktivitas pertanian, distribusi hasil bumi, dan akses pendidikan. Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah: apakah pemeliharaan ini bagian dari perencanaan jangka panjang yang terukur, atau sekadar respons atas keluhan publik yang menguat?
Panjang penanganan sekitar 500 meter tentu membantu, tetapi kita juga perlu transparansi lebih jauh. Bagaimana kondisi ruas lainnya? Berapa persentase kemantapan jalan kabupaten saat ini? Apakah ada target tahunan yang bisa diakses publik? Infrastruktur jalan seharusnya dikelola berbasis data terbuka agar masyarakat bisa menilai progresnya secara objektif.
Dalam banyak kasus di daerah, persoalan klasik bukan pada kurangnya proyek, melainkan pada konsistensi perawatan. Jalan yang baru saja diperbaiki kerap kembali rusak dalam waktu relatif singkat karena beban kendaraan over tonase atau sistem drainase yang tidak optimal. Jika faktor-faktor pendukung ini tidak ditangani bersamaan, maka pemeliharaan berkala hanya menjadi siklus rutin tanpa solusi jangka panjang.
Saya juga melihat bahwa keberhasilan infrastruktur jalan tidak hanya diukur dari kehalusan aspalnya, tetapi dari dampaknya terhadap ekonomi lokal. Apakah setelah perbaikan ini distribusi barang benar-benar lebih lancar? Apakah biaya transportasi petani menurun? Apakah angka kecelakaan berkurang? Indikator-indikator ini jarang dipublikasikan secara detail, padahal di situlah makna pembangunan sesungguhnya.
Di sisi lain, langkah pemeliharaan seperti ini tetap menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Ada upaya menjaga konektivitas antarwilayah agar roda ekonomi tidak tersendat. Jalan yang mantap memang menjadi tulang punggung pembangunan. Tanpa akses yang baik, program sektor lain—pendidikan, kesehatan, pertanian—akan ikut terhambat.
Sebagai penulis, saya melihat pemeliharaan ruas Bandung–Grogol ini sebagai potret kecil dari wajah pembangunan infrastruktur Jombang hari ini: ada gerak, ada progres, tetapi tetap membutuhkan pengawasan publik dan perencanaan yang konsisten. Infrastruktur bukan sekadar proyek tahunan, melainkan komitmen jangka panjang yang menuntut integritas, transparansi, dan keberlanjutan.
Jika pemeliharaan dilakukan secara sistematis, berbasis data, dan disertai pengawasan terhadap kendaraan bermuatan berlebih, maka jalan mantap bukan hanya slogan. Ia akan benar-benar menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan warga. Namun jika tidak, maka perbaikan demi perbaikan hanya akan menjadi catatan rutin—tanpa perubahan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat.(*) (BRT)
Sumber Berita : Jombang kab
