CYBERNEWSIND.COM || JOMBANG – Di tengah carut-marutnya sistem administrasi di lingkungan Tata Usaha (TU) Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, terdapat sebuah ironi yang mencolok. Sikap pegawai TU yang terkesan asal-asalan, lamban, dan tidak profesional justru bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Kepala Dinas Peternakan, M. Saleh.
Sebagai sosok pemimpin, M. Saleh dikenal sebagai figur yang menjunjung tinggi integritas serta memiliki empati yang tinggi terhadap masyarakat dan para pegawai di lingkungan kerjanya. Di bawah kepemimpinannya, Dinas Peternakan Jombang berhasil mencatatkan berbagai pencapaian, terutama dalam menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sempat mengancam sektor peternakan di daerah ini.
Dengan strategi yang terarah dan kebijakan yang cepat, Dinas Peternakan sukses menanggulangi PMK, memastikan vaksinasi ternak berjalan efektif, serta memberikan pendampingan kepada peternak yang terdampak. Keberhasilan ini tentu saja menjadi bukti bahwa ada komitmen kuat dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Namun, keberhasilan tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi administrasi internal dinas. Di balik pencapaian besar dalam menangani PMK, justru terdapat kelemahan mendasar dalam sistem pengelolaan dokumen dan keuangan. Tata Usaha yang seharusnya menjadi pilar utama dalam kelancaran birokrasi malah menjadi titik lemah yang menghambat efisiensi kerja.
Sebagai penulis yang mengalami langsung proses birokrasi di Dinas Peternakan, ketidakteraturan dalam administrasi semakin terasa nyata. Mulai dari dokumen yang tertahan tanpa alasan, keterlambatan dalam pencairan anggaran, hingga laporan administrasi yang terkesan ngawor dan asal jadi. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar—bagaimana mungkin sebuah dinas yang mampu mengatasi krisis PMK justru tidak mampu mengelola administrasi secara profesional?
Jelas bahwa M. Saleh tidak bisa berjuang sendirian dalam membangun dinas yang profesional dan berintegritas. Butuh keseriusan dari seluruh pegawai, terutama di lingkup TU, untuk menerapkan standar kerja yang lebih baik. Jika perlu, evaluasi kinerja harus dilakukan agar pegawai yang tidak menunjukkan komitmen dalam bekerja bisa diberikan sanksi atau bahkan digantikan dengan tenaga yang lebih kompeten.
Selain itu, BKD Jombang harus turun tangan dalam pembinaan integritas pegawai, memastikan bahwa sistem administrasi di Dinas Peternakan berjalan sebagaimana mestinya. Inspektorat Kabupaten Jombang juga harus lebih teliti dalam mengaudit laporan keuangan, tidak hanya sekadar menerima dokumen tanpa verifikasi mendalam.
Keberhasilan dalam menangani sektor peternakan harus diimbangi dengan tata kelola administrasi yang baik. Jika tidak, maka kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Peternakan akan tetap diragukan, meskipun banyak pencapaian yang telah diraih. (CNI/Baret)
Kontributor : Baret Lanang
Editor : Tim
Sumber Berita : Liputan
