Cybernewsind.com, Lingga — Polemik yang tengah viral terkait keputusan SMAN 1 Selayar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, terus menuai perhatian publik. Banyak opini dan asumsi berkembang di tengah masyarakat, yang menyebut bahwa wali murid bersikap memaksakan kehendak demi membela anaknya yang dinyatakan tidak naik kelas.
Namun, dalam klarifikasi resmi, Awalludin selaku wali murid membantah keras tudingan tersebut dan menjelaskan bahwa langkahnya bukanlah bentuk pembelaan membabi buta, melainkan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan sekolah yang dinilai tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan regulasi terbaru dari Kemendikbudristek.
“Saya tidak membela anak saya. Yang saya persoalkan adalah keputusan sepihak dari pihak sekolah tanpa melalui mekanisme yang benar. Seharusnya wali murid dipanggil untuk diberi penjelasan sebelum hasil rapat majelis guru ditetapkan secara final,” tegas Awalludin kepada awak media. Sabtu (28/06/2205).
Ia mengungkapkan bahwa selama dua tahun anaknya bersekolah di SMAN 1 Selayar, pihak sekolah hanya pernah satu kali mengundangnya, itu pun terkait masalah kehadiran (absensi). Untuk permasalahan lain, seperti yang disebut oleh kepala sekolah terkait kelalaian siswa dalam mengerjakan tugas, dirinya mengaku tidak pernah diberi informasi sama sekali.
“Kalau saya tahu lebih awal, tentu saya akan membimbing dan menasihati anak saya. Jangan sampai pihak sekolah menyimpan informasi, lalu membuat keputusan yang berat secara sepihak. Ini sangat disayangkan dan mencederai dunia pendidikan di Kepri,” tambahnya.
Lebih lanjut, Awalludin meminta Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk segera turun tangan mengevaluasi kinerja kepala sekolah dan para guru SMAN 1 Selayar yang menurutnya telah mencampuradukkan masalah pribadi dalam mengambil keputusan terhadap siswa.
“Saya hanya ingin masa depan anak saya tidak terhenti di tengah jalan. Sebagai orang tua, tentu saya ingin yang terbaik. Apalagi anak saya juga punya prestasi, pernah ikut lomba lari mewakili sekolah dan menjadi anggota Paskibraka tahun 2024 tingkat kecamatan. Apakah semua itu tidak layak dihitung? Mengapa hanya sisi buruknya saja yang dipertimbangkan?” tutur Awalludin dengan nada prihatin.
Klarifikasi ini sekaligus membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang pentingnya prosedur yang adil dan komunikasi terbuka antara pihak sekolah dan wali murid, demi masa depan pendidikan yang sehat dan berkeadilan.
Kontributor : Redaksi
Editor : TIM
Sumber Berita : Awalludin
