CYBER NEWS INDONESIA, Pangkalpinang — Proses hukum terhadap Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, memasuki babak baru. Ia dijadwalkan segera duduk sebagai terdakwa dalam persidangan kasus dugaan penipuan di Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang. Perkara yang menyeret salah satu pejabat tertinggi di Babel itu menjadi sorotan publik karena dianggap menguji konsistensi penegakan hukum di daerah.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, memberikan apresiasi terhadap langkah aparat penegak hukum yang tidak menghentikan proses perkara tersebut dan membawanya hingga ke meja hijau. Ia menilai kelanjutan kasus ini menjadi sinyal kuat bahwa proses hukum dapat berjalan tanpa tekanan dan tanpa kompromi, sekalipun menyangkut pejabat publik.
“Kami mengapresiasi bahwa kasus ini terus berlanjut hingga persidangan. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Aparat telah menjalankan prosedur secara profesional, dan kami berharap persidangan nanti berlangsung objektif serta transparan,” tegas Rahmad.
Ia menambahkan bahwa publik membutuhkan jaminan bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga tegas ke atas. Menurutnya, persidangan terbuka akan menjadi momentum untuk mengungkap fakta secara terang benderang di hadapan hukum.
“BPI KPNPA RI akan terus mengawal proses ini. Prinsipnya sederhana: siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum. Kita hormati proses persidangan dan biarkan majelis hakim bekerja secara independen,” lanjut Rahmad.
Rahmad juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak berspekulasi dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan proses hukum yang jujur, transparan, dan bebas intervensi.
Persidangan Hellyana diprediksi akan menarik perhatian luas, mengingat posisinya sebagai pejabat tinggi daerah. Publik kini menunggu pembuktian di pengadilan untuk mengetahui sejauh mana dugaan tindak penipuan tersebut akan diurai di hadapan hukum.
Kontributor : AWALLUDIN
Editor : TIM
Sumber Berita : BPI KPNPA RI
