CYBER NEWS INDONESIA, Lingga, — Pemerintah Kabupaten Lingga menggelar Rapat Evaluasi Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 pada Rabu (18/2/2026) pukul 10.00 WIB di ruang rapat Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lingga. Rapat ini dilaksanakan sebagai langkah koordinasi lintas sektor dalam menghadapi meningkatnya potensi kebakaran akibat cuaca ekstrem.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI–Polri, pemerintah daerah, instansi teknis, serta perwakilan perusahaan dan pemerintah desa. Hadir antara lain Kepala BMKG Kabupaten Lingga Adi Listyono, Kalak BPBD Kabupaten Lingga Octa, perwakilan Kodim 0315/Tanjungpinang Kapten Kav Juli Purnomo, unsur kepolisian, TNI AL, Satpol PP dan Damkar, serta perwakilan desa dan pihak perusahaan.
Dalam paparannya, Kepala BMKG Kabupaten Lingga menyampaikan bahwa wilayah Lingga telah mengalami kondisi tanpa hujan selama dua bulan terakhir. Hal tersebut menyebabkan kekeringan ekstrem sehingga vegetasi menjadi sangat mudah terbakar.
Ia mengungkapkan, sejak Januari hingga Februari 2026 telah tercatat 23 kejadian karhutla. Fenomena ini dinilai sebagai pola musiman karena setiap awal tahun memang terjadi curah hujan rendah selama puluhan tahun terakhir.
Selain itu, posisi Matahari yang berada jauh di selatan garis khatulistiwa turut memicu rendahnya pembentukan awan hujan serta angin kencang. Kondisi pemanasan global juga memperparah ketidakstabilan cuaca.
BMKG memprediksi potensi kebakaran masih tinggi hingga akhir Februari 2026, dan belum ada kepastian turunnya hujan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Lingga.
Sebagai langkah mitigasi darurat, apabila kondisi semakin parah dan korban mulai muncul, BPBD bersama BASARNAS dapat mengusulkan modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan.
Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Lingga dalam tanggapannya menyampaikan bahwa selain karhutla, terdapat 39 kasus kebakaran permukiman sepanjang periode yang sama.
Ia menyoroti keterbatasan sarana, di mana Damkar hanya memiliki dua unit mobil pemadam untuk wilayah Dabo dan Daik, dan satu unit di antaranya saat ini mengalami kerusakan berat.
Pihaknya menekankan pentingnya sosialisasi mitigasi kebakaran kepada masyarakat serta perlunya dukungan anggaran dan sinergi lintas instansi agar penanganan bencana dapat berjalan efektif.
Perwakilan Kodim, Kapten Kav Juli Purnomo, menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan dukungan peralatan yang memadai sesuai kondisi geografis wilayah Lingga yang didominasi lahan gambut dan area sulit dijangkau.
Sementara itu, perwakilan Kelurahan Pancur menyoroti potensi kebakaran akibat distribusi BBM yang belum tertib dan masih dilakukan di lokasi yang sama dengan gudang penyimpanan. Mereka berharap pemerintah dapat segera membuat regulasi khusus untuk mencegah risiko kebakaran.
Dari unsur pemerintah desa, disampaikan bahwa desa umumnya hanya mampu membantu tenaga personel, sementara dukungan logistik dan biaya sangat terbatas karena kondisi ekonomi masyarakat.
Perwakilan PT. CSA menjelaskan bahwa kebakaran skala besar sempat terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari 2026. Sebagai upaya mitigasi, perusahaan telah menyiapkan pompa air, menara air, membentuk satgas internal, serta memasang papan larangan membakar lahan.
Kalak BPBD Kabupaten Lingga dalam kesimpulan rapat menyampaikan beberapa keputusan penting, di antaranya:
1. Perpanjangan status tanggap darurat karhutla selama 14 hari ke depan dengan dukungan logistik, perlengkapan, dan BBM dari pemerintah pusat.
2. Jika curah hujan tetap rendah, akan diajukan operasi modifikasi cuaca.
3. Satgas karhutla akan meningkatkan patroli di titik rawan kebakaran.
4. Kecamatan Senayang akan mendapat dukungan pompa apung beserta selang pemadam.
Rapat evaluasi tanggap darurat Karhutla Kabupaten Lingga berakhir pada pukul 11.30 WIB dalam suasana kondusif dan penuh komitmen sinergi antarinstansi.
Pemerintah daerah berharap koordinasi terpadu ini mampu menekan risiko kebakaran serta melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak bencana yang lebih luas.
