CYBER NEWS INDONESIA, Lingga – Kondisi Pelabuhan Apung Penuba di Desa Penuba, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga, yang hingga kini belum juga mendapatkan penanganan serius dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali menuai kritik.Zuhardi, menilai pemerintah provinsi terkesan lamban dan tidak memberikan perhatian yang adil terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Lingga, khususnya Kecamatan Selayar.
Pernyataan tersebut disampaikan Zuhardi, Sabtu (1/8/2026), menyusul kondisi pelabuhan yang dinilai semakin memprihatinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat yang setiap hari menggunakannya.
Menurut Zuhardi, Pelabuhan Apung Penuba merupakan akses vital bagi masyarakat Kecamatan Selayar. Fasilitas tersebut menjadi titik utama aktivitas naik dan turun penumpang, distribusi kebutuhan pokok, serta akses bagi pelajar, guru, tenaga kesehatan, hingga masyarakat yang hendak berobat ke daerah lain.
“Kami meminta kepada Bapak Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, agar segera mengambil tindakan nyata. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah ada korban. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, bukan sekadar janji,” tegas Zuhardi.
Ia mengungkapkan rasa kecewanya karena selama kurang lebih 14 tahun masyarakat Selayar terus menunggu realisasi pembangunan pelabuhan yang layak, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang memberikan rasa aman bagi pengguna.
“Empat belas tahun bukan waktu yang singkat. Masyarakat terus bersabar, tetapi kesabaran itu ada batasnya. Kami hanya meminta hak yang sama sebagai warga Kepulauan Riau,” ujarnya.
Sebagai putra daerah, Zuhardi menilai pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau seharusnya dilakukan secara merata tanpa membedakan wilayah. Menurutnya, jangan sampai muncul anggapan bahwa ada daerah yang terus menjadi prioritas, sementara wilayah kepulauan seperti Selayar seolah dikesampingkan.
“Jangan ada kesan tebang pilih dalam pembangunan. Kecamatan Selayar juga bagian dari Kepulauan Riau. Masyarakat Selayar juga berhak mendapatkan perhatian yang sama. Jangan sampai kami merasa menjadi anak tiri di negeri sendiri,” katanya.
Ia juga menyoroti masih banyak persoalan infrastruktur di Kabupaten Lingga yang menurutnya belum mendapatkan perhatian maksimal dari Pemerintah Provinsi Kepri. Karena itu, Zuhardi menegaskan masyarakat siap menyampaikan aspirasi secara langsung apabila tuntutan tersebut terus diabaikan.
“Kalau aspirasi masyarakat terus tidak diindahkan, kami siap mendatangi dinas-dinas terkait di tingkat provinsi untuk mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memperjuangkan pembangunan di Lingga. Kami datang bukan untuk mencari konflik, tetapi menuntut hak masyarakat,” tegasnya.
Zuhardi juga mengingatkan agar perhatian pemerintah kepada masyarakat tidak hanya muncul ketika momentum politik atau saat membutuhkan dukungan suara.
“Jangan ketika ingin mendapatkan dukungan suara dari masyarakat Lingga baru pemerintah datang memberikan perhatian. Masyarakat butuh bukti pembangunan, bukan sekadar janji politik,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi Pelabuhan Apung Penuba yang terus dibiarkan berpotensi menimbulkan kecelakaan, terutama saat cuaca buruk maupun ketika aktivitas penumpang meningkat. Ia meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau segera mengalokasikan anggaran dan merealisasikan pembangunan pelabuhan yang memenuhi standar keselamatan.
Masyarakat Kecamatan Selayar berharap pemerintah provinsi segera merespons keluhan tersebut. Sebagai daerah kepulauan, keberadaan pelabuhan yang aman dan representatif merupakan kebutuhan mendasar untuk menunjang mobilitas warga, aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perekonomian, hingga konektivitas antarwilayah di Kabupaten Lingga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait desakan tersebut. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau guna memperoleh penjelasan dan tanggapan atas kritik yang disampaikan Zuhardi.
Kontributor : Awalludin
Editor : TIM
Sumber Berita : KORAMIL 05/Daik
