CYBERNEWSIND.COM || GROBOGAN – Lebih baik diam daripada bersuara namun terancam masalah, mungkin menjadi kalimat yang tepat untuk mendeskripsikan sikap yang ditunjukkan oleh Kepala Desa Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan – Jawa Tengah, terkait Desa Dimoro yang selama ini masih dianggap oleh Pemkab Grobogan sebagai desa dengan tingkat kemiskinan yang Ekstrim.
Penilaian tersebut tertuang dalam surat nomor : 47/Skr/PKK.Kab/IV/2025 tanggal 11 April 2025 yang diteken oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Grobogan Suyatun Setyo Hadi.
Dimana surat tersebut menindaklanjuti surat dari Baznas Jateng nomor : 353/BAZNAS – Prov/IV/2025 tanggal 10 April 2025 perihal Permohonan peserta pelatihan keterampilan wirausaha baru bagi Kader PKK/UP2K PKK untuk desa terdampak banjir dan desa miskin ekstrem di Kabupaten Grobogan.
Adapun definisi desa miskin ekstrem yakni kondisi ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti ; pangan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi.
Menyandang status sebagai desa miskin ekstrim tentu bertolak belakang dengan keberhasilan pencapaian pembangunan di berbagai sektor yang saat ini mampu mendongkrak nilai perekonomian masyarakat setempat.
Banyak warga setempat yang keberatan tentang Desa Dimoro yang diberikan status sebagai desa miskin ekstrim. Bahkan mereka menganggap Pemerintah Kabupaten Grobogan tanpa melihat perubahan data.
” Pemkab Grobogan ngawur, kami bingung mereka menggunakan indikator apa bisa menyebut Desa Dimoro desa miskin ekstrim, ” ungkap warga. Minggu, (20/04/2025).
Meski sebagian warga merasa keberatan, namun sikap berbeda ditujukan oleh Kepala Desa Dimoro Totok Suprapto. Kepala Desa yang telah berhasil menyulap Desa Dimoro menjadi lingkungan perkotaan tersebut justru tak berani berkutik saat desanya dianggap sebagai desa miskin ekstrim oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Bahkan dirinya pun enggan menjawab pertanyaan beberapa awak media yang mencoba mengkonfirmasi melalui sambungan jejaring WhatsApp.
Dengan sikap Kepala Desa tersebut, muncul beberapa opini dari beberapa elit politik di Kabupaten Grobogan. Seperti Stigma takut benang merah politik terputus dengan penguasa saat ini, menjadi salah satu opini kuat yang ditujukan ke Kepala Desa Dimoro.
Hingga berita ini diterbitkan masih banyak pihak yang harus dikonfirmasi untuk keberimbangan berita ini. ( CNI/NN )
